GP Ansor Pacitan Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

PACITAN – Dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden kembali mengemuka. Di Kabupaten Pacitan, suara itu datang dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Pacitan, Zaenal Arifin.

Ia menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan format paling ideal untuk menjaga independensi sekaligus memastikan institusi tersebut tetap berpihak pada kepentingan publik.

Bagi Zaenal, struktur kelembagaan Polri bukan semata urusan administratif, melainkan menyangkut arah profesionalisme penegakan hukum. Ia memandang wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengurangi kelincahan institusi tersebut dalam merespons persoalan keamanan dan hukum.

“Kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Kalau berada di bawah kementerian, itu tidak ideal. Kami khawatir kinerja Polri akan terpengaruh. Keputusan bisa berubah-ubah karena harus menunggu arahan menteri,” kata Zaenal. Jumat (30/1/2026).

BeritaTerkait

Ketum Muhammadiyah Nilai Polri di Bawah Presiden Tepat: Hasil Reformasi

31/01/2026

78

Gubernur Sumsel: Saya Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden

31/01/2026

78

GEMA Mathla’ul Anwar Dukung Polri di Bawah Presiden: Sesuai Amanat Reformasi

30/01/2026

78

GPII Dukung Polri di Bawah Presiden: Jaga Integritas dan Independensi

30/01/2026

78

Menurutnya, Polri harus berdiri di posisi netral dan bebas dari kepentingan politik sektoral. Netralitas itu, kata dia, menjadi kunci agar masyarakat tetap percaya pada proses penegakan hukum. Ketika polisi dipersepsikan berada dalam tarikan kepentingan tertentu, kepercayaan publik berpotensi tergerus.

Zaenal mengaitkan pandangannya dengan sejarah reformasi 1998. Pemisahan Polri dari ABRI saat itu dinilainya sebagai tonggak penting dalam membangun kepolisian yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Karena itu, ia menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dapat dibaca sebagai langkah mundur dari semangat reformasi. “Kalau Polri di bawah kementerian, independensinya bisa terganggu. Penanganan kasus bisa terhambat karena harus menunggu keputusan dan birokrasi. Yang dirugikan tentu masyarakat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Mas Arik itu juga menilai posisi Polri di bawah Presiden memberi ruang gerak yang lebih cepat dan responsif. Dalam situasi keamanan yang dinamis, menurut dia, kepolisian membutuhkan jalur komando yang ringkas agar dapat segera bertindak.

Dukungan dari kalangan organisasi kepemudaan ini mencerminkan kegelisahan sekaligus harapan masyarakat sipil di daerah. Mereka menginginkan Polri tetap tumbuh sebagai institusi profesional, independen, dan konsisten melayani kepentingan publik.

Di tengah berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum, kepercayaan publik menjadi modal utama dan struktur kelembagaan dinilai ikut menentukan arah kepercayaan itu.

Selain itu Zaenal Arifin berharap ditengah dinamika saat ini, agar semua lembaga Pemerintah untuk terus bisa berbenah diri, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (*)